Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010

SIREGAR, SYAHRITUAH (2010) Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010. Project Report. Fakultas Ekonomi Unlam, Kalimantas Selatan.

[img]
Preview
Text
Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah.pdf

Download (223Kb) | Preview

Abstract

Proses Pembangunan Nasional harus melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ketingkat pemerintahan desa dan terlebih lagi adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang diinginkan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 ayat 1 berbunyi bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, kemudian ayat 2 berbunyi : dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Disamping hal ini akan berdampak positif perlu juga diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu bentuk dampak negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah kemungkinan bergesernya korupsi. kolusi dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Guna mengatasi hal ini pengawasan dari rakyat khususnya DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) menjadi semakin penting. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari UU Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 nampaknya telah berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Kedua Undang-Undang tersebut menempatkan Otonomi Daerah maupun Desentralisasi manajemen ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hakekat semangat otonomi ini harus tercermin dalam pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah harus mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat seperti dimasa lalu. Untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya, suatu daerah memerlukan dana. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyelenggarakan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah (aspirasi daerah) serta berguna untuk memperkecil ketergantungan dari dana pemerintah pusat. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berharap melalui otonomi, PAD dapat meningkat, meskipun kenyataannya sumber-sumber PAD tersebut belum mampu menutupi seluruh pengeluaran APBD. Akan tetapi sumber PAD tetap menjadi indikator pendorong peningkatan kemajuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut perlu usaha-usaha untuk menggali potensi PAD baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan dalam APBD 2010 ditargetkan sebesar Rp. 22.500.457.430,00. Angka ini ternyata justru lebih rendah dari tahun 2009 yang sebesar Rp.22.840.177.000,00 yang berarti turun (1,49%). Penurunan ini berasal dari penurunan target retribusi daerah sebesar 4,88. Penetapan target yang mengalami penurunan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam agar penetapan target dan realisasi dapat lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma tertentu dimana apabila target PAD tercapai atau terlampaui, maka para pemungut (dinas terkait) merasa puas karena kinerjanya dianggap bagus. Padahal, ada kemungkinan penetapan target PAD yang dibebankan jauh berada di bawah potensi yang ada. Disisi lain, perlu juga dilihat lebih mendalam penyebab terjadi penurunan target jika terdapat kendala yang menghambat terealisasinya target.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User: Mr Arief Mirathan
Date Deposited: 08 Sep 2013 20:48
Last Modified: 08 Sep 2013 20:48
URI: http://eprints.unlam.ac.id/id/eprint/86

Actions (login required)

View Item View Item